Tingkatkan Efektivitas Pengawasan, Badan POM Menggandeng Lintas Sektor untuk Berkolaborasi dalam Pengelolaan Database Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Jakarta – Berbeda dengan komoditi lain, obat merupakan salah satu jenis komoditi yang high regulated termasuk sarana yang mengelolanya baik yang memproduksi, mendistribusikan maupun menyerahkan wajib memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya melibatkan lintas sektor termasuk Pemerintah Daerah. Obat yang diedarkan juga harus terjamin mutu, khasiat dan keamanannya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Badan POM memandang data sarana berizin merupakan salah satu komponen penting di dalam pengawasan. Menjadi tantangan tersendiri di dalam pengawasan mengingat pengelolaan data sarana tersebut saat ini bersifat fragmented, lintas sektoral, dan sebagian masih mengandalkan sistem manual dalam pengelolaan maupun koordinasinya. Untuk itu dibutuhkan satu sistem yang dapat menjamin dan menyediakan data sarana yang valid, lengkap, terintegrasi dan dapat diakses secara cepat oleh pemangku kepentingan. Menjawab tantangan tersebut, Badan POM pada tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta menginisiasi “Pertemuan Lintas Sektor Koordinasi Database Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Dalam Rangka Remodelling Sistem Pengawasan”.

Pertemuan ini dibuka oleh Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten (Depok, Surabaya, Bandung dan Banyuwangi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten (Depok, Surabaya, Bandung dan Banyuwangi), serta Balai Besar/Balai/Loka POM (Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Serang dan Kabupaten Tangerang).

Beberapa paparan yang disampaikan dan menjadi bahan diskusi dalam pertemuan ini antara lain Arah Kebijakan Pengawasan Obat di Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian, Overview Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian, Perizinan Obat dan Makanan Pada Sistem OSS (Online Single Submission) serta Manajemen Data Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan (SIMADA). Dalam pertemuan ini disepakati untuk ditindaklanjuti secara kolaboratif untuk dapat mengembangkan sistem pengelolaan database sarana berizin yang terintegrasi melalui analisis kebutuhan komponen database oleh masing-masing instansi terkait serta pembahasan mekanisme kerjasama.

Dalam kerangka Collaborative Governance, Badan POM bersama lintas sektor terkait akan terus berkoordinasi untuk membangun sistem pengelolaan database sarana berizin, khususnya sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian, guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif sebagai perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *